Header Ads

Konflik Agraria di Banten


Konflik agraria adalah konflik yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sumber daya alam seperti tanah, air, udara dan berbagai macam sumber daya alam lainnya.

Menurut Budi Harsono, pengertian agraria dalam UUPA menganut arti luas yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Batasan agraria dalam arti luas yang dianut dalam UUPA bermakna bahwa pengaturan atau hukum mengenai agraria dan tidak hanya mengatur satu bidang hukum saja, tapi merupakan kelompok  berbagai bidang hukum, yang masing-masingnya berkaitan dengan penguasaan Sumber Daya Alam. Diantaranya mencakup tanah, kehutanan, perkebunan, air dan sumber daya alam lainnya.

Di Banten, konflik agraria sangat marak terjadi. Kebanyakan konflik agraria yang terjadi di Banten adalah konflik agraria yang bersifat struktural. Seperti yang terjadi di desa Curug Goong, Padarincang, Banten.

Banten sangat terkenal akan lahan pertaniannya yang luas, menghasilkan berbagai komoditi seperti beras dan sayur-mayur. Akan tetapi, hal tersebut justru tak dapat mensejahterakan masyarakat Banten sendiri.

Salah satunya seperti yang dialami warga Desa Curug Goong, mereka berprofesi sebagai petani tetapi mereka justru hanya menikmati hasil bumi mereka sangat sedikit. Banyak lahan persawahan yang beralih fungsi menjadi lahan industri. Bahkan tanah yang masyarakat miliki kurang lebih sekitar 20 m^2 dan lahan tersebut hanya bisa digunakan untuk rumah saja.

Padahal lahan persawahan merupakan aset utama bagi seorang petani. Pemerintah yang seharusnya dapat melindungi hak warga negaranya justru terkesan menutupi adanya hal ini. Terlihat dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan bahwa luas lahan persawahan justru bertambah, akan tetapi tidak diimbangi dengan bertambahnya luas lahan panen.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan Banden Pusat Statistik (BPS) menyebutkan adanya penurunan lahan persawahan provinsi Banten yaitu pada tahun 2010 dengan  406.411.00 hektar dan pada tahun 2013 menurun menjadi 396.398.00 hektar.

Konflik yang kedua terjadi di Kecamatan Cigemblong, Lebak. Petani di Kecamatan Cigemblong menderita kerugian yang sangat besar karena adanya pengerusakan tanaman oleh PT Hutan Pertiwi Lestari. Masyarakat di Kecamatan Cigemblong sejak dahulu memang sudah berprofesi sebagai petani, namun semenjak PT Hutan Pertiwi Lestari berdiri di tanah mereka, lahan pertanian mereka pun tergusur perlahan. Akibatnya banyak warga Kecamatan Cigemblong yang beralih pekerjaan menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Beruntung, pada tahun 2017 melalui audiensi yang dilakukan Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia (DPC SPI) dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN Kabupaten Lebak) menegaskan bahwa izin Hak Pakai yang dimiliki PT Pertiwi Lestari sudah berakhir sejak tahun 2007 dan tidak akan diperpanjang lagi.

Selain itu BPN berjanji akan segera menyelesaikan memberikan hak atas tanah petani seluas 9 juta ha sesuai pelaksanaan reforma agrarian.

Selain dua konflik diatas, sebenernya masih banyak konflik agraria yang terjadi di Banten tapi belum menemukan titik temu atau bahkan belum terekspose media. Selain kedua daerah diatas, masyarakat di Cibaliung dan masyarakat di Pulau Sangiang pun mengalami nasib yang tak jauh berbeda. Mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah dan dinas terkait untuk mendapatkan keadilan hak-hak tanah mereka.

Oleh : Ayu Nur Hasanah
Penulis adalah mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



No comments

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.