Header Ads

Grameen Bank untuk Masyarakat Nelayan di Desa Teluk Pandeglang


Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas daripada daratannya sendiri. Bahkan wilayah laut Indonesia memiliki luas lautan 5.8 juta dan memiliki garis pantai 95.181 yang merupakan wilayah laut terbesar di dunia. Oleh karena itu wajar saja apabila negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Salah satu mata pencaharian utama penduduk Indonesia selain bertani pun adalah menjadi nelayan.

Namun ironisnya keadaan masyarakat nelayan sendiri masih jauh dari kata sejahtera. Padahal banyak penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, bahkan kekayaan laut Indonesia sangat melimpah yang seharusnya dapat di manfaatkan untuk kesejahteraan para nelayan itu  sendiri.

Salah satu potret kemiskinan penduduk pesisir pantai adalah masyarakat nelayan di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten. Kehidupan mereka masih jauh dari kata sejahtera. Bahkan nelayan-nelayan disana sangat sedikit yang mempunyai kapal sendiri. Kebanyakan dari mereka melaut dengan kapal milik juragan kapal. Dan nelayan tersebut menjadi ABK (Anak Buah Kapal) dari kapal-kapal juragan tersebut.

Selain belum memiliki kapal sendiri, banyak dari nelayan tersebut yang terlilit hutang dengan rentenir. Pendapatan mereka sangat kecil, tetapi kebutuhan hidup sehari-hari sangat tinggi. Hal itulah yang menyebabkan mereka terlilit hutang.

Bantuan dari pemerintah pun masih kurang merata. Tak semua nelayan dapat merasakan bantuan tersebut. Tempat pelelangan ikan yang ada pun tidak berfungsi maksimal karena mereka hanya melayani jual-beli hasil tangkapan nelayan secara non tunai melalui para bakul (pengepul ikan) saja. Secara tak langsung monopoli tersebut sangat merugikan nelayan karena hasil laut mereka dihargai murah.

Berbagai upaya sudah coba dilakukan pemerintah, namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Namun saya teringat tentang kemiskinan yang ada di Bangladesh. Bahkan kemiskinan di negara Bangladesh sampai menimbulkan bencana kelaparan bagi warganya.

Lalu pada tahun 1974 kemiskinan di Bangladesh perlahan mulai diatasi dengan adanya Grameen Bank. Grameen Bank dicetuskan pertama kali oleh profesor dari fakultas ekonomi Universitas Chittagong yang bernama Muhammad Yunus. Muhammad Yunus muncul dengan membawa gagasannya tentang konsep perekonomian mikro yang nantinya dapat membantu kehidupan rakyat miskin.

Awalnya Grameen Bank didirikan dalam bentuk sebuah unit usaha kredit yang khusus ditujukkan untuk membantu kaum miskin. Namun seiring berjalannya waktu, Grameen Bank berkembang pesat menjadi sebuah bank yang dapat menghapuskan kemiskinan di Bangladesh. Bahkan keberhasilan Grameen Bank tersebut membuat 100 negara lainnya mengadopsi konsep Grameen Bank tersebut tanpa memandang ideologi, agama, maupun politik.

Melalui Grameen Bank, mata dunia menjadi terbuka bahwa konsep yang selama ini dianut oleh bank konvensional justru sangat tidak pro rakyat miskin. Justru ketika Grameen Bank mengadopsi prinsip yang sangat bertolak belakang dengan bank konvensional, Grameen Bank berhasil menuntaskan masalah kemiskinan di suatu negara.
Secara garis besar Grameen Bank menganut beberapa prinsip operasional, yaitu:

Untuk lebih memudahkan masyarakat miskin mengakses Grameen Bank, prosedur dan persyaratan pembiayaan dibuat sesederhana mungkin. Grameen Bank menerapkan kebijakan yang berbeda dari bank konvensional, yaitu mulai dari proses pengajuan, pencairan serta pembayaran angsuran bisa dilakukan di tempat nasabah berada.

Skema pembiayan dan jadwal pembayaran angsuran dibuat se-fleksibel mungkin, disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah. Nasabah dapat memilih untuk membayar angsuran secara harian, mingguan atau bulanan.

Grameen Bank menerapkan konsep pembiayaan kelompok (group lending). Dimana para nasabah dibentuk menjadi beberapa kelompok dengan nasabah lainnya. Para calon nasabah yang mengajukan pembiayaan akan digabung kedalam sebuah kelompok. Kelompok ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana pembelajaran bersama para anggota, tempat untuk memperkuat rasa kekeluargaan dan kerjasama, serta memperkuat posisi tawar kelompok terhadap pihak lain. Sedangakan bagi pihak Grameen Bank sendiri, dengan terbentuknya kelompok akan lebih memudahkan mereka dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Sebagai salah satu instrumen pengamanan, pihak Grameen Bank menerapkan pola pencairan pembiayaan secara bertahap. Misalnya dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, dan kelima orang itu mengajukan pembiayaan. Maka Grameen Bank akan menerapkan sistem pencairan bertahap, dimana tahap pencairan pertama terdiri dari 2 orang, tahap pencairan kedua terdiri dari 2 orang juga, sedangkan tahap pencairan ketiga diperuntukan untuk satu orang terakhir. Urutan pencairan didasarkan pada kesepakatan kelompok tersebut. Dan biasanya ketua kelompok mendapatkan giliran pencairan paling akhir sebagai pemimpin. Cicilan satu orang dikelompok itu satu sama lain saling mempengaruhi. Apabila salah satu pencicil dari kelompok tersebut tidak sanggup membayar, maka Grameen Bank tidak akan melakukan pencairan dana untuk tahap selanjutnya sebelum permasalahan tersebut dapat ditangani oleh kelompok.

Pihak Grameen Bank akan memberikan pendampingan secara terstruktur kepada nasabah. Para nasabah akan dibekali materi-materi untuk memperkuat karakter mereka, mengasah keterampilan usaha dan diajarkan cara memanagemen serta memasarkan usaha mereka.

Pihak Grameen Bank mewajibkan kepada para nasabah untuk menyisihkan keuntungan mereka untuk ditabung. Bahkan nasabah yang sudah dianggap mampu secara ekonomi dapat membeli saham milik Grameen Bank sehingga bank tersebut menjadi kepemilikan nasabah.

Oleh karena itu menurut saya konsep Grameen Bank dapat digunakan untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di masyarakat nelayan Desa Teluk Pandeglang. Bahkan tak menutup kemungkinan bahwa konsep ini juga akan berhasil diterapkan di daerah-daerah lain.

Menurut saya konsep Grameen Bank sendiri sudah coba diadopsi oleh Indonesia melalui lembaga lain. Sebagai contoh, Indonesia memiliki program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUD (Koperasi Unit Desa). KUR dan KUD diterapkan dengan sistem seperti Grameen Bank yang berasaskan kepercayaan dan rasa kekeluargan. Namun sedikit berbeda dengan Grameen Bank yang tidak perlu menggunakan jaminan jika ingin meminjam, KUD dan KUR meminta jaminan rendah sebagai syarat peminjaman.

KUD dapat kita temui di pedesaan karena KUD berfungsi untuk membantu para nelayan, petani dan peternak untuk mendapatkan modal yang berguna untuk mengembangkan usaha mereka. Tak hanya menyediakan fasilitas peinjaman, KUD sebagai badan usaha rakyat juga memiliki fungsi sebagai tempat simpan-pinjam dan nasabah dapat membeli keperluan usaha mereka di KUD dengan harga murah.

KUD sendiri berorientasi kekeluargaan dan sebagai badan usaha bersama dimana, keuntungan nasabah di dapat dari bagi hasil di periode-periode tertentu.

Berbeda dengan KUD, KUR sendiri dapat ditemui tidak hanya di pedesaan melainkan juga di perkotaan. Jika kebanyakan nasabah KUD terdiri dari nelayan, petani dan peternak, nasabah KUR mencakup hingga para pengrajin dan pedagang juga. Pengrajin kayu, pemilik toko kelontong, pedagang pasar dapat meminjam modal usaha melalui KUR ini.

Meskipun adanya KUD dan KUR ini tidak jauh berbeda dengan Grameen Bank, namun dalam implementasi nya KUD dan KUR kurang berjalan efektif menurut saya. Dalam penjalanan KUD sendiri menemui beberapa hambatan, diantara nya adalah pejabat KUD kurang selektif dan tegas dalam memberikan peminjaman, pejabat KUD dengan mudah memberikan peminjaman modal namun tidak disertai pembinaan tentang kewirausahaan untuk para nasabah. Di sisi lain, penyuluhan yang dilakukan KUD tidak berjalan secara rutin karena SDM yang dapat mengelola KUD sendiri tidak sebanyak nasabah yang harus dilayani.

Selain dalam masalah peminjaman, KUD juga bergerak dibidang penjualan. Para nasabah dapat membeli keperluan usaha nya di KUD, mereka pun dapat menjual hasil usaha seperti pertanian atau ikan tangkapan nelayan melalui KUD. Namun kenyataannya, masalah jual-beli di KUD tersebut pun menemui masalah. Salah satunya adalah harga beli yang diberikan oleh KUD kepada para petani lebih rendah daripada pasar. Hal ini membuat para nelayan lebih memilih menjual hasil melaut mereka langsung ke tengkulak yang memberi harga sedikit lebih tinggi daripada KUD. Dan keberadaan KUD pun kalah dengan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh tengkulak tersebut.

Terlepas dari berbagai masalah yang menimpa KUR dan KUD sendiri, menurut saya usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan mengadopsi sistem Grameen Bank ini sudah bagus. Hanya saja agar KUR, KUD dan semacamnya dapat berjalan efektif, sebaiknya pemerintah harus mengadakan penelitian atau peninjauan yang serius untuk mengetahui karakteristik dan kondisi masyarakat.

Pemerintah pun harus dengan serius memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada peminjam modal agar mereka dapat menjalankan usahanya dengan baik dan terampil. Jika pembinaan ini sudah dilakukan dengan serius, saya rasa akan banyak nelayan yang meraih kesejahteraan sehingga kemiskinan di Indonesia pun dapat diberantas.

Oleh: Ayu Nur Hasanah
Penulis adalah Mahasiswi Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

No comments

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.