Header Ads

Akibat Dzolimi Tokoh Islam Cimenyan Dirut PT Bandung Pakar Terancam Dibui


BantenPost.Com | Rasa tercekam selama beberapa tahun yang dialami oleh H Aceng Satia Darmawan S.Pd Bin H. Abdurochman, Usank Satria Abdinagara Bin H Ayub dan Edi Sobandi Bin Ateng mengaku telah lega setelah menceritakannya kepada Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH usai melakukan taraweh pada 29 Juni 2018, Selasa.

Yang mana ternyata Mahkamah Agung telah menyatakan tidak dapat diterima (NO) terhadap Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri No. 2228 K/Pid/2012 tanggal 28 Mei 2013 atas putusan bebas Pengadilan Bale Bandung Nomor : 209/Pid.B/2012/PN.BB., tanggal 11 Oktober 2012 dengan dzolim yang dilaporkan ke Kepolisian Resor Bandung oleh Salah seorang anak buah Purnawan Suriadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Pengadilan Bale Bandung pada amarnya berbunyi:

1.Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I. H. ACENG SATIA DARMAWAN, S.Pd BIN H. ABDUROCHMAN, Terdakwa II. USANK SATRIA ABDINAGARA BIN H. AYUB dan Terdakwa III. EDI SOBANDI BIN ATENG, tersebut di atas terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

2.Melepaskan Terdakwa I. H. ACENG SATIA DARMAWAN, S.Pd BIN H. ABDUROCHMAN, Terdakwa II. USANK SATRIA ABDINAGARA BIN H. AYUB dan Terdakwa III. EDI SOBANDI BIN ATENG, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

3.Memulihkan hak-hak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

>dan Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi berbunyi :

•> Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG tersebut ;

•> Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Tonin menyatakan ini sangat kelewatan, Pengadilan yang tidak memberikan pemberitahuan kepada ke-3 terdakwa tersebut mengenai putusan dimana sesuai informasi yang diperoleh Tonin maka pada Desember 2013 surat putusan telah dikirim ke pengadilan asal.

"Wajar saja ke-3 terdakwa tersebut selama 5 (lima) tahun tercekam dengan rasa takut akan dibui. Inilah hukum kita yang masih rawan kepentingan seandianya amarnya pidana penjara pasti ke-3 terdakwa langsung dieksekusi, sementara dengan amarnya yang menyatakan bebas maka didiamkan begitu saja, tetapi setelah dihubungkan dengan adanya Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Sri hartati S.H. antara Purnawan Suriadi sebagai PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Haji Aceng Satya Darmawan, Haji Ayub, Satria Almubaroq Abdinagara maka ada aromanya kenapa tidak diberitahukan amar putusan Kasasi tersebut," ujar Tonin.

Ternyata, lanjut Tonin,  sewaktu tingkat kepolisian ada tekanan mau damai maka buat kesepakatan. maka perkara dihentikan, dan karena tidak ada pilihan karena rasa takut lebih besar maka Haji Aceng Satya Darmawan, Haji Ayub, Satria Almubaroq Abdinagara telah pasrah dengan mengikuti Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H. walaupun sebenarnya sangat merugikannya. Dan ternyata proses penyidikan tetap lanjut sampai dengan putusan kasasi.

Ke-3 mantan terdakwa tersebut tidak tahu berbuat apa kecuali menjadi paham setelah diberikan wawasan dan penjelasan hukum oleh Advokat Singarimbun yang adalah ketua DPP Paska Mesima, dan sepakat akan membatalkan Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H. secara hukum dan akan mempidanakan PT Bandung Pakar dalam hal ini Purnawan Suriadi ke Kepolisian dengan dasar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sesuai dengan perbuatannya dalam hal ayat 2 pasal 314 juncto pasal 317 KUHP dan/atau Pasal 220 KUHP dan/atau Pasal 242 jo. 55 dan/atau 56 yang mana kurang lebih adanya laporan palsu ke kepolisian dan bersaksi palsu di pengadilan.

•Ayat 2 Pasal 314 “Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dan hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar”

•Pasal 317 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepadap enguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

•Pasal 220 KUHP:

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

•Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (“KUHP”), barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sebagai Pengacara maka menjadi kewajiban Tonin Tachta Singarimbun memberi penjelasan kepada Haji Eceng adalah Tokoh Masyarakat di Desa Mekarsaluyu yang dikenal Umat Islam secara turun temurun dan akibat perjuangannya kepada masyarakat harus dibelengu dengan perkara pidana dan Kesepakatan Bersama Nomor 62 tertanggal 29 Juli 2011 oleh Notaris Ineke Srihartati S.H.sehingga selama tahun 2011 sampai dengan diketahuinya putusan Kasasi tidak melakukan perbuatan yang telah membelenggunya.

Telah di register di Pengadilan Negeri perkara perdata perbuatan melawan hukum oleh PT. Bandung Pakar in casu Purnawan Suriadi dengan nomor  125/Pdt.G/2018/PN.BB yang pada pokoknya akan memberikan hak-hak Penggugat yang selama ini telah diambil oleh Tergugat dan berikut denda tentunya, kata Tonin.

Sekarang saatnya mendapatkan kebenarannya, imbuh Tonin, dengan langkah-langkah hukum yang bisa memenjarakan mereka selama tahunan secara langsung karena bukti konkrit sebagaimana pasal 314 jo 319 KUHPidana akan dijalankan dan tentunya dengan prosedur hukum sebagai Pengacara dalam akhir penjelasannya kepada awak media. (R-007)

No comments

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.