Header Ads

Pakar Transportasi Unila Bicara Wacana Revisi UU LLAJ


BantenPost.Com | Pakar transportasi Unila Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T, M.T, hari ini (12/4) memberi pencerahan pada acara Forum Group Discussion (FGD) Sat Lantas Polres Lamtim, Metro dan Lamteng. Dalam diskusi ini, Rahayu membahas rencana revisi Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) tentang Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Angkutan Online).

Rahayu Sulistyorini, mengatakan bahwa perkembangan teknologi tentu menimbulkan berbagai dampak baik positip maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah timbul permasalahan di bidang transportasi. Yaitu terkait dengan adanya jasa taksi/ojek online sekarang ini.

"Menurut wacana revisi UU no 22 tahun 2009 untuk mengakomodir sepeda motor sebagai transportasi angkutan umum, hal tersebut saya rasa tidak perlu," katanya di Aula Divia Cita Mapolres Kota Metro, Kamis (12/04/2018), dengan peserta FGD AKP Hendra Gunawan, S.IK (Kasat Lantas Polres Lamtim) beserta staf, AKP Adit Priyanto, S.H, S.IK (Kasat Lantas Polres Lamteng) beserta staf, dan AKP Muhammad Kasyfi M, S.H, S.IK (Kasat Lantas Polres Kota Metro) beserta staf.

Rahayu berargumen hal itu tidak perlu dikarenakan beberapa hal menyangkut ketentuan ini. Beberapa catatan terkait hal ini Rahayu berpendapat bahwa UU no 22 th 2009 itu sudah cukup memberikan petunjuk kepada pemerintah mengenai bagaimana menangani dan mengelola jenis-jenis angkutan baru baik trayek maupun luar trayek.

"Pemerintah tidak perlu memasukan kendaraan roda 2 menjadi angkutan atau transportasi publik, meski fakta pada saat ini banyak yang membutuhkan, tentu tidak perlu serta merta melegalkan  dengan dimasukan sebagai angkutan umum. Selain terkait aspek keselamatan, legalisasi kendaraan roda dua atau ojek sebagai transportasi publik akan menjadikan kondisi kepadatan jalan semakin tidak terkendali," katanya.

Oleh karena itu, Rahayu mengatakan untuk melaksanakan revisi suatu UU tentu sangat lah tidak mudah. Karena memerlukan kajian-kajian yang mendalam serta mengundang para pakar dan akademisi. 

"Hal tersebut tentu memakan waktu yang lama," imbuhnya.

Pada bagian akhir pencerahannya, Dekan Institut Teknologi Sumatra (ITERA) itu mengatakan, "Yang diperlukan sekarang adalah komitmen dari kementrian komunikasi dan informasi atas permenhub yang ada mengenai peranan mereka untuk ikut mengontrol dan mengawasi perusahaan aplikasi,".

Terkait hal ini pemerintah daerah juga harus diberi peranan untuk mengatur keunikan masalah transportasi online yang ada di wilayah masing-masing.

"Dan wajib hukumnya mentaati dan mematuhi  dengan peraturan yang sudah ada, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek hingga batas waktu yang diberikan oleh pemerintah, agar tidak terjadi lagi permasalahan permasalahan terkait legalitasnya sebagai perusahaan penyelenggara angkutan umum dan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi," demikian ungkap Dr. Rahayu Sulistyorini, ST., MT.

Menanggapi paparan pakar transfortasi itu, Kasat Lantas lamteng AKP Adit Priyanto, SH,S.IK yang hari ini ikut menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama seluruh jajarannya mengaku puas.

"Banyak hal yang dibahas disini, dan diskusi ini sangat membawa manfaat bagi peserta. Diskusi ini memberi masukan ilmu yang berharga. Suatu pencerahan yang cukup berarti guna ikut berkontribusi keilmuan yang menyangkut rencana revisi Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) tentang Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek (Angkutan Online)," kata Adit.

Jurnalis : Chandra Foetra Setiawan/Zainal Arifin
Editor   : Ummi Khalsum

No comments

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.