Latest News
Monday, November 20, 2017

SK Pencopotan Rudi Jemi Talahatu Berbuntut, AMP Minta Dirjen Bina Marga Bertanggung Jawab


BantenPost.Com | Rudi Jemi Talahatu, Kepala sub bagian Tata Usaha BPJN XVI Ambon telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan yang tidak lazim ini pun akan berlanjut ke proses hukum.

Ihwal pencopotan itu berawal dari, Kepala sub bagian Tata Usaha BPJN XVI Ambon, Rudi Jemi Talahatu, diminta oleh Kepala BPJN XVI Ambon Ir. Satrio Sugeng Prayitno lewat WA (WhatsApp) harus segera ke Jakarta, penting untuk bertemu dengan Sesditjen Bina Marga, ternyata saat datang diberikan SK Pemberhentian secara sepihak oleh Sesditjen Bina Marga, tanpa diberitahu penyebab dan kesalahan.

Hal itu termaktub dalam SK. Dirjen Bina Marga No. 61/KPTS/Db/2017 tanggal 27 Oktober 2017

Tindakan ini tentu tidak sesuai dengan Undang-undang yang mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian pejabat, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l00 tahun 2000 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Atas peristiwa yang menimpa putra daerah tersebut, Ketua Umum Angkatan Muda Pattimura, Rido Nilson. D. Tutuiha menyesalkan hal ini terjadi.

Dia melihat ada satu penemuan masalah atas kasus balai ini yang merupakan salah satu bentuk kinerja AMP untuk pembenahan maluku kedepan.

Artinya cukup hal-hal yang terjadi hari ini tidak terulang kepada aparatur pemerintahan yang lain. Contoh nyata itu ada di PUPR ini, karena dua kali terhitung dari kemarin terkait balai juga, dan hari ini kembali terjadi.

"Artinya ada mafia yang terjadi di dalam PUPR ini, maka perlu juga kita harus mencoba menyelesaikan, sebagai bentuk sosial kontrol supaya tidak terjadi lagi terutama di Maluku," ujarnya.

Maluku ini ruang dan celah terlalu gampang untuk di obok-obok, imbuhnya, kita tidak tahu ada motif apa di dalam ini
Bahkan sampai putra daerah juga begitu terseok-seok untuk menempati satu posisi di daerahnya sendiri, Itu begitu susahnya.

"Meski Pak Jokowi menggaungkan nawacita, Tapi penemuan kami di lapangan ini bukan putra daerah yang berada, tapi justru dari tempat lain yang mengobok-obok," keluhnya.

Karena kerugian itu kepada Maluku, dan ini sudah yang kedua kalinya. Sekarang ini kepala balainya juga ikut terlibat.

"Saya bilang mafia itu jelas, karena ada intervensi dari pusat, Satu jaringan yang terstruktur. Sebagai sosial kotrol ini yang kami lakukan sebagai perbaikan untuk Maluku," imbuhnya.

Prinsip kami, kata Rido Nilson, adalah untuk bersih-bersih Maluku. Jika Pak Jokowi kerja kerja kerja, Maka kami Bersih bersih bersih.

"Ini masih berlanjut, Apabila belum dapat tanggapan positif dari Dirjen, maka akan berproses lanjut ke Menteri hingga Presiden," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Pengacara dan juga Pembina DPP Angkatan Muda Pattimura M. Hatta Renuat, SH menilai pemberhentian ini secara sepihak dan melawan hukum.

"Karena harus ada proses peneguran, pemberitahuan bahwa yang bersangkutan atau yang bersangkutan ini melakukan kesalahan dan kesalahan ini juga harus jelas. Tanpa orang tau kesalahan, ko diberhentikan itu tidak dibolehkan," pungkasnya.

Hatta Renuat juga mempersoalkan terkait turunnya SK pemberhentian yang tidak ada proses peneguran terlebih dahulu.

"Jadi SK ini Sepihak dan perlu ditolak. SK itu harus menjamin supaya orang tau diri, Ya aku ini bersalah, ini orang malah mau disingkirin, Ini negara hukum maka semuanya harus berdasarkan hukum, tidak boleh sepihak dan sewena-wena," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau kepada instansi terkait harus mengembalikan Haknya. Dirjen dalam hal ini harus bertanggungjawab karena telah menandatangani, Kepala balai juga harus ikut bertanggungjawab karena dia yang memberikan masukan.  Juga menteri harus bertanggungjawab karena ini instansi.

"Menteri harus ikut bersama-bersama bertanggungjawab atas terbitnya SK ini, jadi harus dikembalikan lagi jabatan tersebut, Jika tidak ada respon maka kita akan berlanjut ke jalur hukum," teggasnya. (Rls/R-07)

  • Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Item Reviewed: SK Pencopotan Rudi Jemi Talahatu Berbuntut, AMP Minta Dirjen Bina Marga Bertanggung Jawab Rating: 5 Reviewed By: Banten Post