Latest News
Rabu, 18 Oktober 2017

Selilit GMAKS vs Dinas PU Tangsel Masih Berlanjut


BantenPost.Com |
Inilah babak baru perang selilit antara GMAKS dengan Dinas PU Tangerang Selatan. Meski sudah mendapat surat jawaban dan konfirmasi dari Dinas PU, ternyata GMAKS menilai hal itu belum clear. Malah GMAKS menuding ada yang ditutupi di Dinas PU Tangsel.

Ihwal ini bermula dari Surat ketiga Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Meski sudah dijawab instansi tersebut, namun pihak GMAKS mengaku kecewa atas jawaban surat itu. Pasalnya, pihak Dinas PU belum mau memenuhi informasi publik yang diminta terkait kegiatan pemeliharaan rutin ruas jalan dan jembatan di DPU tahun 2016 dan 2017.

Menurut Ketua GMAKS Saeful Bahri, pihaknya menyayangkan surat jawaban Dinas PU karena di sana tidak dijelaskan kekurangan apa sehingga permohonan informasi yang diminta ditolak oleh instansi ini.

“Kami menduga ada indikasi menutupi dan tidak transparan terkait kegiatan tersebut (pemeliharaan rutin ruas jalan dan jembatan di DPU tahun 2016 dan 2017, red),” katanya dalam keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, hari ini.

Disebutkan oleh Saeful Dinas PU tidak paham dengan organisasi seperti GMAKS. Sebab, dalam surat jawaban itu disebutkan LSM GMAKS. Padahal, bentuk organisasinya adalah perkumpulan.

“Kami terus terang saja keberatan atas hal ini. Untuk itu, kami akan membuat surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan selaku Pembina PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Selain itu, kami juga akan sengketakan masalah ini melalui Komisi Informasi,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, dalam surat jawaban Dinas PU kepada GMAKS disebutkan, pihak Dinas PU menegaskan belum dapat memenuhi permohonan informasi yang diminta lembaga ini. Hal tersebut, seperti yang tertulis dalam surat, guna memenuhi syarat administrasi dan nomenklatur tentang prosedur layanan informasi agar mengacu UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Selain itu, mengacu peraturan Komisi Informasi No. 1/2010 tentang standar layanan informasi publik serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Saeful mengaku, sejauh ini berbagai persyaratan sudah dipenuhi sesuai peraturan yang ada. Sekadar diketahui, Surat Dinas PU Tangsel bertanggal 6 Oktober 2017 ditandatangani oleh Sekretaris Dinas PU, Aries Kurniawan, ST, MT.

Sebelumnya, dalam surat ketiga bernomor 40/pigmaks/X/17 Serang tertanggal 2 Oktober 2017, pihak GMAKS kembali mempertanyakan pelaksanaan penggunaan anggaran pada kegiatan pemeliharaan rutin ruas jalan dan jembatan di DPU tahun 2016 dan 2017.  Ada 13 pertanyaan yang diajukan kepada DPU terkait proyek-proyek yang dikelola DPU tersebut.

Menurut Ketua Umum GMAKS Saeful Bahri, ke-13 informasi publik yang ingin diketahui yakni peta dan nama ruas jalan dan jembatan sesuai SK Walikota Airin Rachmi Diany, dasar hukum dan pedoman pelaksanaan tekhnis kegiatan serta RAB atau spesikasi yang digunakan pada pekerjaan pemeliharan jalan dan jembatan. Lalu, siapa pejabat pelaksana kegiatan, fungsi dan manfaat kegiatan pemeliharaan serta ruas jalan mana saja yang di lakukan pemeliharaan rutin.

Tidak hanya itu. GMAKS juga meminta informasi jenis kerusakan apa saja dan jenis pekerjaan pemeliharaan apa yang dilaksanakan, volume kerusakan pada tiap titik pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan, jumlah anggaran yang terserap secara keseluruhan dan jumlah anggaran untuk tiap titik pemeliharaan pekerjaan jalan dan jembatan yang rusak serta proses pengajuan anggaran dalam melaksanakan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

“Kami juga meminta foto fisik pemeliharaan jalan dan jembatan mulai dari pekerjaan 0 %, 50 % dan 100 %, rencana pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang diajukan serta jadwal pelaksanaan pekerjaan,” tegas Saeful. Yang menarik, GMAKS juga meminta informasi seputar nama dan alamat perusahaan atau toko dalam pengadaan barang material dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan dan jalan.

Menurut Saeful, keinginan GMAKS meminta informasi tersebut akan pihaknya mengetahui apakah pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ini sudah dilaksanakan dengan benar, jujur serta tidak diskriminasi.

“Untuk itu, kami membuat kembali surat permohonan informasi tersebut ke DPU dan ditujukan kepada Ibu Hj. Retno Prawati, ST. MM. selaku Kepala DPU,” terangnya. (ptr/rilis/HD)
  • Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Item Reviewed: Selilit GMAKS vs Dinas PU Tangsel Masih Berlanjut Rating: 5 Reviewed By: Banten Post