Latest News
Minggu, 01 Oktober 2017

GMAKS Minta KPK Turun Tangan di Tangsel


BantenPost.Com |
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kini kembali menutup Informasi Keterbukaan Publik kepada awak media yang ingin meliput kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakayat Daerah tahap II yang berada di wilayah Kecamatan Setu, Kota Tangsel.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menolak surat permohonan Lembaga Perkumpulan Gerakan Masyarakat Anti Keriminalitas (GMAKS) dengan alasan tidak prosedural.

Seperti yang dilansir dari beberapa media online di Tangerang Selatan, Menurut Security yang bertugas di pos jaga yang tidak mau di sebutkan namanya Pos proyek DPRD  harus mendapatkan izin dari Dinas Tata kota dan Pemukiman untuk meliput pembangunan itu.

“Kalau tidak ada surat izin dari sana (Dinas Tata Kota,  red ), tidak bisa masuk ke dalam. Minta maaf, bukan tidak mau tapi ini yang diperintah, katanya tidak boleh masuk kalau datang tidak bawa surat ijin,” ujar Security di pos jaga, Selasa (26/9/2017).

Menurut Security yang bertugas di pintu masuk lokasi proyek tersebut, Pos proyek gedung DPRD bukan yang pertama tidak diberi izin. Sejumlah awak media yang pernah mendatangi lokasi itu juga diminta pulang karena alasan yang sama.

“Beberapa hari yang lalu itu ada beberapa orang wartawan yang datang mau liput di sini, tapi kita minta mereka pulang untuk ambil surat izin dari sana dulu baru bisa masuk,” katanya.

Sementara di tempat terpisah, Ketua Umum Lembaga Perkumpulan GMAKS Saeful Bahri mengatakan, sulitnya mendapatkan Informasi disetiap kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengunakan anggaran APBD di Kota Tangsel, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan.

"Jika Lembaga dan Media sulit untuk meminta Informasi Keterbukaan Publik terkait kegiatan pembangunan di Kota Tangsel yang mengunakan APBD, sepertinya KPK sudah pantas untuk bertindak," tegas Saeful.

Selain pembangunan Gedung DPRD, terang Saeful, masih banyak pembangunan-pembangunan yang harus diawasi pengunaan anggarannya. Pihaknya juga meminta agara masyarakat jeli dalam hal ini.

"Seperti Pembangunan Masjid, Tandon, Kantor Kelurahan Buaran tahap 2 dan pembangunan kantor Kelurahan Pondok Betung tahap 2 itu butuh pengawasan dari semua element masyarakat.

Dan adalagi pemberitaan terbaru di Merdeka (dot)com - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membantah Jembatan Pesona Serpong di Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangsel roboh akibat tergerus air hujan kamis 24/9/17, maka masyarakat punya hak untuk melakukan kontrol." pungkas Saeful. (SBN/Rls)
  • Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Item Reviewed: GMAKS Minta KPK Turun Tangan di Tangsel Rating: 5 Reviewed By: Banten Post